VARTADIY.com - masyarakat ekonomi syariah (MES) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tertantang ikut mengatasi masalah kemiskinan di DIY.
"Kami sangat prihatin DIY ditetapkan sebagai provinsi termiskin di Indonesia, walau faktanya dan cara penilaiannya perlu dikaji ulang dan diluruskan," kata Drs Heroe Purwadi MSi, Ketua MES DIY saat
pembukaan Raker MES DIY di Hotel Grand Rohan Jogja (sabtu 20/1/23).
Mantan Wakil Walikota yogyakarta itu mengaku sangsi dan heran, sebab sikap orang Yogya yang sederhana, nrimo ing pandum dan tidak neka-neka menjadi acuan penentuan untuk menentukan tingkat rangking kemiskinan.
Baca Juga: Cak Nun Ngaku Salah Tapi Tidak Menyebut Nama yang Dihina Saat Minta Maaf
Baca Juga: Brigita Larasati Raih Friendship Award di Ajang Kids Star International 2022 di Pattaya Thailand
Baca Juga: 5 Kisah Unik Gunung Bromo, Ada Pusaka di Bawah Lava
"Orang Yogya itu biasa banget makan sehari dua kali, bahkan banyak yang menjalankan puasa sunah tetapi bukan berarti ini karena tingkat kemiskinan yang mengkhawatirkan," ujar Heroe Purwadi.
"Kalau bicara soal jurang perbedaan antara yang kaya dan miskin, soal penghasilan dan pendapatan, perlu didiskusikan dan diteliti lebih lanjut. Maka MES DIY merasa tertantang mengentaskan dan menanggulangi kemiskinan berbasis riset dan pengembangan UMKM secara Islami," tambah Heroe.
Mendapat tantangan bagaimana setiap komunitas masyarakat dapat berperan membantu menanggulangi kemiskinan, beberapa peserta raker semangat memberi solusi. Di antaranya Edi Sunarto, Sekretaris Umum MES DIY. Menurutnya, kemiskinan sangat tergantung pada etos kerja dan kreativitas kerja.
"Menurut pandangan saya, rasanya salah besar Yogya pada urutan kota termiskin di Indonesia, banyak orang kreatif dan pekerja dengan semangat kepandaian yang tak ada di kota lain kok dikatakan miskin, pasti ada yang salah."
Pemahaman kesalahan persepsi orang dikatakan miskin juga disampaikan Drs Beni Suharsono MSi, Kepala Bappeda DIY. Menurutnya siapapun tidak percaya ketika disebutkan bahwa yogyakarta termasuk provinsi termiskin di Indonesia. Berdasar data dan realitasnya justru banyak kota dan pemerintah daerah di
Indonesia belajar bagaimana kreativitas dan kemandirian masyarakat Yogyakarta.
"Semua kaget," kata Beni yang selalu terbuka lebar jika ada yang ingin melihat data statistik masyarakat dan perkembangan demografi masyarakat DIY di kantor Bappeda di Kepatihan DIY.
"Saya selalu berkantor pukul 07.30 WIB silakan siapapun boleh berkonsultasi dan melihat perkembangan masyarakat," ujarnya.
Kepala Satgas Halal DIY H Agus Jaelani SSos MM menduga jangan-jangan angka kemiskinan tinggi di yogyakarta karena masyarakatnya belum sepenuhnya menggunakan barang-barang yang halal dan mendapat ridho Allah SWT.